Dosen Hukum Umsida Soroti Implementasi Permenkumham No. 23 Tahun 2022 dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

Hukum.umsida.ac.id – Dalam rangkaian acara diskusi yang diadakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Dr. Noor Fatimah Mediawati SH MH dari Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), turut menjadi salah satu narasumber utama.

Acara yang mengusung tema “Analisis Implementasi Permenkumham No. 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM” ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan pejabat pemerintah.

Acara ini diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dengan menghadirkan beberapa narasumber penting, seperti Dr. Y Amberg Paramarta, S.H., M.Si., selaku Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Faisol Ali, S.H., M.H., selaku Direktur Pelayanan Komunikasi HAM Ditjen HAM, serta Dr. Heni Yuwono, Bc.I.P., S.Sos., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur.

Kekurangan dalam Implementasi HAM

Sebelum pemaparan materi dimulai, Faisol Ali dalam laporannya menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam penanganan pelanggaran HAM, terutama yang terkait dengan keterbatasan bimbingan teknis, sosialisasi HAM, sumber daya manusia, serta kurangnya anggaran.

“Masih banyak kekurangan yang perlu dimaksimalkan, mulai dari peningkatan sumber daya manusia hingga penyediaan anggaran yang memadai,” ujarnya.

Tantangan-tantangan ini menjadi fokus dalam pembahasan para narasumber, termasuk Noor Fatimah yang menyampaikan pandangannya terkait peran pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik dalam penanganan pelanggaran HAM.

Baca juga: Prodi Hukum dan Penghubung KY JATIM selenggarakan Seminar Edukasi Publik

Penekanan pada Peran Pelayanan Publik

Dalam pemaparannya, Noor Fatimah menyoroti pentingnya pemerintah untuk membuka lebih banyak saluran pengaduan HAM, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses yang cukup terhadap mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran HAM.

“Pemerintah harus lebih proaktif dalam membuka pos pengaduan HAM agar masyarakat bisa lebih mudah melaporkan pelanggaran yang terjadi di sekitarnya,” ungkapnya.

Beliau juga menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2022. Menurutnya, regulasi ini perlu lebih dipahami oleh berbagai elemen masyarakat agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan efektif.

“Sosialisasi yang lebih luas sangat diperlukan untuk memastikan masyarakat memahami hak-haknya dan cara melaporkan pelanggaran yang dialami,” jelas Noor Fatimah.

Inisiatif Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur

Dalam diskusi ini, Ibu Noor Fatimah juga mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur dalam mengimplementasikan permen tersebut.

Beberapa inisiatif yang disebutkan antara lain sosialisasi sistem Simasham (Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Pelanggaran HAM), pembentukan pusat pengaduan, serta penelaahan terhadap peraturan terkait.

Langkah-langkah ini, menurutnya, adalah bentuk nyata dari komitmen Kantor Wilayah Hukum dan HAM dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Kanwil Hukum dan HAM Jatim telah melakukan berbagai upaya, seperti memperkenalkan sistem Simasham yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah melaporkan dugaan pelanggaran HAM.

Ini adalah langkah yang sangat positif, namun tentu masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pemeriksaan kelengkapan berkas administratif dan substansi dakwaan,” ujar Noor Fatimah.

Peran Kantor Wilayah dalam Menangani Pelanggaran HAM

Selain menerima pengaduan, Kanwil Hukum dan HAM juga memiliki tugas penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM.

Mereka bertanggung jawab memeriksa kelengkapan berkas administratif serta substansi dakwaan, dan berwenang mengambil kesimpulan berupa kesepakatan damai atau rekomendasi berdasarkan hasil penyidikan.

“Kanwil Hukum dan HAM memiliki peran penting dalam menilai apakah ada potensi pelanggaran yang harus ditindaklanjuti atau tidak, serta memantau pelaksanaan rekomendasi di tingkat regional,” tambah Noor Fatimah.

Harapan untuk Masa Depan

Di akhir pemaparannya, Noor Fatimah berharap agar lebih banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi yang telah ada, seperti Permenkumham No. 23 Tahun 2022, dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Hal ini hanya dapat terwujud jika kita bekerja sama dan terus meningkatkan kemampuan serta sumber daya yang kita miliki,” tutupnya.

Acara ini merupakan bagian dari upaya Kemenkunham Jawa Timur untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM di tingkat regional, sekaligus membuka ruang diskusi bagi para akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang ada.

Informasi selengkapnya kunjungi instagram hukumfbhis.umsida

Penulis: Indah Nurul Ainiyah

Bertita Terkini

Penampilan Prodi Hukum di Fortama Fakultas
September 20, 2024By
Ketidakadilan dalam Putusan Hakim Terkait Hukuman Pelaku KDRT: Analisis Kasus di Sidoarjo
September 13, 2024By
Studi Dosen Hukum: Analisis Putusan Hakim pada Kasus KDRT Ketidakadilan dalam Penjatuhan Hukuman
September 10, 2024By
Civitas Academica, Disabilitas, dan Pilkada 2024
September 3, 2024By
Kolaborasi Prodi Hukum Umsida Fasilitasi Pelatihan Pilkada Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
September 3, 2024By
Prodi Hukum dan Penghubung KY JATIM selenggarakan Seminar Edukasi Publik
August 30, 2024By
Kenali 5 Prospek Lulusan Prodi Hukum: Peluang Karier yang Menjanjikan
August 26, 2024By
Mahasiswa Hukum Umsida Bantu Pengurusan Legalitas BUMDes Desa Wangkal
August 22, 2024By

Prestasi

Mahasiswa Hukum Sabet Juara 1 Lomba Debat Semarak 60th IMM
March 15, 2024By
Mahasiswa Hukum UMSIDA Ikut PMM-DN 2024
January 30, 2024By
Mahasiswa Hukum Borong Prestasi Lomba Video Sido Resik 2023 & Lomba Duta Pepelingasih 2023
December 27, 2023By
Mahasiswa Hukum Peroleh Karya Tulis Ilmiah Nasional Terbaik Dalam Ajang Call For Paper Formosa Publisher 2023
December 1, 2023By
Mahasiswa Hukum Juara 2 KTI ICAEC 2023
November 1, 2023By
Sembilan Mahasiswa Prodi Hukum UMSIDA Lolos MBKM ISS PKKM KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI
October 31, 2023By
Dua Mahasiswa Hukum FBHIS UMSIDA Lolos Jurnal Terindeks Scopus!! Gak Bahayaa Taa?
October 30, 2023By
Mahasiswa Hukum Juara 2 Nasional Kategori Artikel Festival Literasi Pendidikan Nasional
October 15, 2023By