Hukum.umsida.ac.id – Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan tradisi yang sangat kaya.
Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk ini, hukum memiliki peran penting sebagai pedoman untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keharmonisan sosial.
Menariknya, sistem hukum di Indonesia tidak hanya berdiri di atas hukum positif yang berlaku secara nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.
Hubungan antara hukum Islam dan hukum positif sering kali dipahami sebagai dua hal yang terpisah.
Padahal, dalam praktiknya, keduanya dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi.
Hukum positif berperan sebagai aturan resmi yang dibuat oleh negara, sedangkan hukum Islam hadir sebagai nilai moral, etika, dan pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Baca juga: Riset Dosen Hukum Umsida Tegaskan Dispensasi Kawin Harus Lindungi Masa Depan Anak
Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat
Hukum Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan sosial.
Di dalamnya terdapat nilai keadilan, tanggung jawab, perlindungan terhadap hak, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, hukum Islam memiliki ruang yang cukup kuat, terutama dalam bidang keluarga, perkawinan, waris, wakaf, zakat, hingga ekonomi syariah.
Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri jauh dari sistem hukum nasional, melainkan telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat.
Keberadaan hukum Islam juga memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya bersifat kaku dan formal.
Hukum juga perlu menyentuh nilai kemanusiaan, moralitas, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
Lihat juga: Advokat Tak Cukup Jago Sidang, Riset Pakar Umsida Soroti Kompetensi Digital Hukum
Hukum Positif sebagai Payung Bersama
Di sisi lain, hukum positif menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan negara.
Hukum positif berlaku untuk seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun budaya.
Karena itu, hukum positif memiliki fungsi penting sebagai payung bersama dalam masyarakat yang beragam.
Melalui hukum positif, negara mengatur berbagai aspek kehidupan publik, mulai dari administrasi, pidana, perdata, pendidikan, ekonomi, hingga perlindungan hak warga negara.
Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum agar setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang jelas.
Namun, hukum positif juga perlu terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di sinilah nilai-nilai hukum Islam dapat memberikan kontribusi, terutama dalam memperkuat aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Integrasi untuk Mewujudkan Keadilan
Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif bukan berarti mencampuradukkan keduanya secara sembarangan.
Integrasi dapat dipahami sebagai proses saling mengisi antara nilai agama, norma sosial, dan aturan negara.
Dalam masyarakat Indonesia, pendekatan ini sangat penting karena hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial.
Ketika hukum positif mampu mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka hukum akan lebih mudah diterima dan dijalankan.
Hukum Islam dapat memperkuat dimensi moral dan etika, sementara hukum positif memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.
Keduanya memiliki peran yang berbeda, tetapi dapat bertemu pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan.
Dengan memahami hubungan ini, masyarakat dapat melihat bahwa hukum Islam dan hukum positif bukanlah dua sistem yang harus dipertentangkan.
Keduanya dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum Indonesia yang adil, inklusif, dan sesuai dengan karakter bangsa.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan hanya bagaimana hukum dibuat, tetapi bagaimana hukum dijalankan dengan bijak.
Dalam negara yang beragam seperti Indonesia, hukum yang baik adalah hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara aturan, nilai, dan kebutuhan masyarakat.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
