Hukum.umsida.ac.id – Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) membawa peluang besar bagi Indonesia.
Teknologi ini dapat membantu pekerjaan lebih cepat, memperkuat layanan publik, mendukung pendidikan, mempercepat analisis data, hingga membuka peluang ekonomi digital baru.
Namun, semakin luas AI digunakan, semakin besar pula pertanyaan yang muncul: siapa yang bertanggung jawab jika sistem AI merugikan pengguna?
Isu ini menjadi penting karena pemerintah Indonesia sedang menyiapkan arah kebijakan AI yang lebih serius.
Pada 2025, pemerintah disebut menyiapkan strategi nasional AI untuk menarik investasi dan memberi arah pengembangan AI di berbagai sektor.
Pada 2026, muncul pula laporan mengenai rancangan Peraturan Presiden yang memuat peta jalan adopsi AI untuk kementerian dan pemerintah daerah pada 2026–2029.
Baca juga: Perempuan Dominasi Media Sosial, Dari Koneksi Hingga Pembentuk Wacana Digital
Inovasi Butuh Arah yang Jelas
AI tidak bisa hanya dipandang sebagai alat teknologi. Di balik kemampuannya menghasilkan teks, membaca gambar, menganalisis data, atau membantu layanan publik, AI juga membawa konsekuensi sosial dan hukum.
Jika digunakan secara tepat, AI dapat meningkatkan efisiensi.
Namun, jika digunakan tanpa kendali, AI dapat memperbesar risiko kesalahan, diskriminasi, pelanggaran privasi, dan penyebaran informasi palsu.
Karena itu, regulasi AI tidak seharusnya dipahami sebagai penghambat inovasi.
Regulasi justru dibutuhkan agar inovasi berjalan di jalur yang aman.
Dunia akademik, industri, pemerintah, dan masyarakat memerlukan pedoman yang jelas tentang batas penggunaan AI, standar keamanan, perlindungan data, serta kewajiban pihak yang mengembangkan maupun menggunakan sistem AI.
Tanpa aturan yang jelas, inovasi bisa tumbuh cepat tetapi rapuh.
Banyak pihak memakai AI, tetapi tidak semua memahami risiko di baliknya.
Di sinilah regulasi berperan sebagai pagar, bukan rem.
Lihat juga: Hukum Islam dan Hukum Positif, Dua Pilar yang Saling Melengkapi di Indonesia
Etika Menjadi Pondasi Regulasi AI
Tantangan utama regulasi AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga etika.
AI dapat membantu manusia mengambil keputusan, tetapi keputusan penting tetap harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Misalnya dalam pendidikan, kesehatan, perbankan, rekrutmen kerja, atau layanan publik, penggunaan AI tidak boleh mengabaikan keadilan dan hak pengguna.
Etika AI berarti memastikan teknologi tidak merugikan manusia.
Sistem AI harus transparan, tidak bias, melindungi data pribadi, dan tidak digunakan untuk manipulasi.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat memahami kapan mereka sedang berinteraksi dengan AI dan bagaimana data mereka digunakan.
Rancangan kebijakan AI Indonesia juga disebut menaruh perhatian pada risiko seperti penyalahgunaan biometrik, pelanggaran kekayaan intelektual, dan deepfake.
Risiko semacam ini menunjukkan bahwa AI bukan sekadar alat produktivitas, tetapi juga dapat menjadi sumber masalah baru jika tidak diawasi.
Akuntabilitas Harus Dibagi Secara Jelas
Pertanyaan paling penting dalam regulasi AI adalah akuntabilitas.
Jika AI memberi rekomendasi yang salah, siapa yang bertanggung jawab?
Pengembang aplikasi, perusahaan pengguna, penyedia data, operator, atau manusia yang mengambil keputusan akhir?
Jawaban atas pertanyaan ini tidak boleh mengambang.
Regulasi perlu membagi tanggung jawab secara jelas antara pembuat teknologi, penyedia layanan, lembaga pengguna, dan pengambil keputusan.
AI boleh membantu proses, tetapi manusia tetap harus memiliki kendali, terutama untuk keputusan yang berdampak pada hak, keselamatan, dan masa depan seseorang.
Indonesia memang perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dalam persaingan teknologi.
Namun, kecepatan regulasi harus tetap diimbangi dengan ketelitian.
Aturan yang terlalu longgar dapat membuka ruang penyalahgunaan, sedangkan aturan yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi.
Pada akhirnya, regulasi AI yang baik adalah regulasi yang mampu menyeimbangkan tiga hal: mendorong inovasi, menjaga etika, dan memastikan akuntabilitas.
AI boleh menjadi bagian dari masa depan Indonesia, tetapi masa depan itu harus tetap berpihak pada manusia.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
