hukum.umsida.ac.id – Kerja sama kampus harus menghasilkan manfaat nyata. Bukan sekadar tanda tangan atau dokumen yang tersimpan.
Semangat tersebut mendorong kolaborasi Fbhis Umsida dan Universitas Negeri Makassar (UNM). Kedua institusi berkomitmen memperkuat kualitas pendidikan melalui kerja sama akademik.
Pertemuan berlangsung pada Senin (16/11/2026) di Kampus 3 Umsida. Tepatnya, kegiatan digelar di Ruang 211, lantai dua GKB 7.
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial (FBHIS) menyambut delegasi UNM. Kunjungan tersebut melibatkan Program Studi Hukum dari kedua institusi.
Melalui Memorandum of Agreement (MoA), keduanya membuka peluang kolaborasi. Fokusnya mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
UNM Pelajari Tata Kelola Umsida
Kunjungan tersebut berawal dari ketertarikan UNM terhadap tata kelola Umsida. Delegasi Program Studi Hukum UNM hadir untuk berbagi wawasan.
Dekan Fbhis Umsida, Dr Poppy Febriana SSos MMedKom, menjelaskan tujuan kunjungan. Menurutnya, pihak UNM ingin mempelajari sistem pengelolaan pendidikan.
“Mereka datang untuk belajar bagaimana kiat-kiat menjalankan tata kelola dengan baik,” ungkapnya.
Pertemuan ini juga membuka ruang diskusi mengenai pengelolaan akademik. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pendidikan.
Delegasi UNM menunjukkan ketertarikan terhadap sistem akademik berbasis aplikasi. Terutama, penggunaan teknologi yang mendukung pengawasan kegiatan pendidikan.
Sistem terintegrasi dinilai mampu mempermudah berbagai proses akademik. Selain itu, teknologi membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan.
“Adanya aplikasi yang saling terintegrasi memudahkan untuk melakukan pengawasan,” jelasnya.
Pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi kedua institusi. Pertemuan ini sekaligus mempererat hubungan akademik antarkampus.
Kolaborasi Tridharma Jadi Fokus Utama
Kerja sama ini tidak berhenti pada pembahasan tata kelola. Kedua institusi turut membicarakan peluang pengembangan program akademik.
Salah satu fokusnya adalah penguatan Tridharma Perguruan Tinggi. Program Studi Hukum menjadi bagian penting dalam kolaborasi tersebut.
“Kedepannya mereka akan banyak bekerja sama dengan Prodi Hukum,” jelasnya.
Menurut Dr Poppy, kerja sama membuka berbagai peluang kegiatan. Salah satunya melalui pertukaran dosen antarkedua perguruan tinggi.
Program tersebut memungkinkan dosen berbagi pengalaman dan pengetahuan. Mahasiswa juga berpeluang memperoleh perspektif pembelajaran yang lebih luas.
Selain pendidikan, penelitian bersama menjadi peluang yang dapat dikembangkan. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat kontribusi keilmuan kedua institusi.
Pengabdian masyarakat juga masuk dalam rencana kerja sama. Melalui kegiatan tersebut, kampus dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Sinergi ini diharapkan meningkatkan kualitas akademik secara berkelanjutan. Kedua institusi juga dapat saling mendukung pengembangan pendidikan.
Baca Juga: Tekuni Taekwondo Sejak SD, Mahasiswa Hukum Umsida Berprestasi di Kejuaraan Nasional
MoA Didorong Menjadi Program Nyata

Bagi Fbhis Umsida, penandatanganan MoA bukanlah akhir kerja sama. Kesepakatan tersebut justru menjadi awal pelaksanaan program bersama.
Dr Poppy berharap kolaborasi segera menghasilkan kegiatan konkret. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut setelah penandatanganan kesepakatan.
“Supaya MoA tidak hanya berhenti menjadi sebuah dokumen,” tegasnya.
Harapan tersebut mencerminkan komitmen terhadap kerja sama berkelanjutan. Setiap program diharapkan memberikan manfaat bagi kedua institusi.
Selain mempererat hubungan kelembagaan, kolaborasi membuka peluang inovasi pendidikan. Pertukaran pengalaman juga dapat memperkaya pengelolaan akademik masing-masing kampus.
Ke depan, kedua pihak diharapkan segera merealisasikan program bersama. Dengan demikian, manfaat kolaborasi dapat dirasakan secara langsung.
Kerja sama ini sekaligus memperkuat jejaring akademik antarinstitusi. Fbhis Umsida berharap sinergi tersebut terus berkembang secara berkelanjutan.
Penulis: Selvy Dwi Machmuda
















