Sidoarjo – Penelitian yang dilakukan oleh tim akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) mengungkap persoalan serius dalam kebijakan alih fungsi lahan hunian menjadi tempat ibadah di Kabupaten Sidoarjo. Regulasi daerah dinilai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip politik hukum agraria dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama dan beribadah
Penelitian berjudul “Formulasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Hunian untuk Tempat Ibadah di Sidoarjo Perspektif Politik Hukum Agraria” ini dilatarbelakangi maraknya konflik sosial akibat keterbatasan regulasi pendirian tempat ibadah di kawasan perumahan. Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 45 Tahun 2009 tentang tanah kavling efektif dan perubahan fungsi bangunan di kawasan perumahan.
Regulasi Dinilai Membatasi Hak Beribadah
Dalam laporan penelitian disebutkan bahwa Perbup No. 45 Tahun 2009 membatasi alih fungsi rumah hunian menjadi tempat ibadah, dengan ketentuan bahwa pendirian rumah ibadah hanya diperbolehkan di atas fasilitas umum yang telah direncanakan oleh pengembang perumahan
Kondisi tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah. Pembatasan yang terlalu ketat justru mendorong terjadinya praktik “penyelundupan hukum”, di mana rumah hunian digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin resmi.
Salah satu contoh yang diangkat dalam penelitian adalah kasus pendirian masjid oleh PCM Taman, Sidoarjo, yang terpaksa memanfaatkan bangunan rumah tinggal sebagai tempat ibadah karena khawatir kehilangan aset jika menempuh prosedur perizinan formal
Perspektif Politik Hukum Agraria dan HAM
Penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum agraria untuk menilai keselarasan kebijakan daerah dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan tata ruang. Selain itu, perspektif hak asasi manusia (HAM) digunakan untuk menilai muatan norma dalam regulasi daerah yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konstitusional, pendirian tempat ibadah merupakan bagian dari kebebasan beragama yang dilindungi negara. Namun, dalam praktiknya, regulasi teknis di daerah sering kali menjadi penghambat, terutama bagi kelompok minoritas keagamaan di kawasan perumahan
Rekomendasi Perbaikan Kebijakan
Tim peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penyempurnaan regulasi alih fungsi lahan, khususnya yang berkaitan dengan pendirian tempat ibadah di kawasan hunian. Kebijakan ke depan diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan penataan ruang, ketertiban administrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
“Formulasi kebijakan alih fungsi lahan harus selaras dengan politik hukum agraria nasional dan prinsip HAM, agar tidak menimbulkan konflik sosial maupun pengabaian hak beribadah masyarakat,” demikian kesimpulan utama dalam laporan penelitian tersebut
