Desa sebagai kesatuan pemerintahan paling dasar dalam sebuah sistem pemerintahan negara mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Pemerintah desa dituntut untuk mampu melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dan desa diharapkan mampu menjadi desa mandiri baik secara kesehatan, ekonomi, ekologi dan hukum. Untuk mencapai hal tersebut dengan kapasitas SDM Pemerintahan desa yang sangat terbatas, sinergi antara desa dengan Perguruan Tinggi merupakan hal yang harus dilakukan. Inisiasi sinegri antara desa dengan Perguruan Tinggi dapat diusulkan oleh desa dengan mengajukan permohonan kepada Perguruan Tinggi setempat, atau oleh Perguruan Tinggi melalui Tri Dharma/ Catur Dharma Perguruan Tinggi seperti yang dilakukan Prodi Hukum FBHIS UMSIDA.
Prodi Hukum FBHIS UMSIDA, dalam salah satu mata kuliah yaitu Hukum Perundang-Undangan yang diampu oleh Bpk. Rifqi Ridlo P.,SH.,MH selaku dosen mata kuliah mewajibkan mahasiswa untuk membuat Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) sebagai bentuk luaran dari tugas mata kuliah tersebut. Ada sekitar 100 Mahasiswa semester 4 yang terbagi dalam +10 kelompok yang turun ke desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto bekerjasama dalam pembuatan RAPERDES. Langkah pertama yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mahasiswa turun ke desa terkait untuk mendengarkan permasalahan hukum yang ada didesa terkait dengan kekosongan hukum, setelah itu mahasiswa menyusun RAPERDES sesuai dengan kebutuhan desa terkait dengan dikonsultasikan kepada dosen mata kuliah. Setelah Draft selesai dibuat, kemudian di presentasikan kepada pihak pemerintah desa terkait. Nantinya RAPERDES tersebut akan dijadikan salah satu bahasan Pemerintah desa dalam MUSYDES sebelum disahkan menjadi PERDES.
Menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan benar (peraturan yang responsif), adalah salah satu soft skill yang harus dimiliki oleh setiap lulusan prodi hukum umsida guna dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya program ini, mahasiswa juga dapat mengetahui secara langsung terkait dengan ragam permasalahan hukum yang ada di masyarakat sekitar.
