Sri Budi Purwaningsih SH MKn Dosen Program studi (Prodi) Hukum itu, menjadi narasumber dalam acara Diskusi Publik dengan mengusung tema Bertumpah Darah Satu, Tanah Air Milik Siapa?, yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), melalui virtual meeting, pada Rabu (20/10).
Pada kesempatannya, Dosen Prodi Hukum itu menjelaskan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah. “Menurut dasar hukumnya pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang mana negara mempunyai kewenangan untuk mengaturnya,” ujarnya.
Selanjutnya, ia membahas penegertian penguasaan atas tanah. “Pengaturan dan kewenangan negara untuk mengelolah tanah, yang mana, pengelolaan tanah ini bersifat publik adalah sifat mengatur dan menentukan tanah untuk dikuasai negara sebagai organisasi tertinggi, kemudian bersifat privat adalah terkait hak pribadi atas tanah, baik primer maupun sekunder,” tutur dosen mata kuliah Hukum Kontrak itu.
Adapun wewenang negara dari hak atas tanah. “Negara mempunyai wewenang menguasai seperti mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,, dan pemeliharaan, bumi, air, dan ruang angkasa, negara menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa, dan juga hubungan hukumnya,” terangnya.
Tidak hanya itu, hak atas tanah merupakan hak menguasai dari negara yang memberikan kewenangan untuk memanfaatkan tanah yang menjadi haknya. “Macam-macam hak atas tanah adalah menurut pasal 16 ayat 1 UUPA yaitu hak membangun, hak membangun, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, yang bersifat tetap,” ujar Sekretaris Prodi Hukum.
Tidak hanya itu, hak atas tanah juga bersifat sementara. “Menurut pasal 53 ayat 1 UUPA menjelaskan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak sewa tanah pertanian, semua itu baik hak tetap maupun hak sementara bisa diperoleh bagi seseorang yang mempunyai hak atas tanah,” pungkasnya.
Ditulis : Muhammad Asrul Maulana
