Hukum.umsida.ac.id – Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu kekuatan penting dalam roda ekonomi nasional.
Setiap tahun, mereka berangkat ke berbagai negara untuk bekerja di sektor rumah tangga, manufaktur, pertanian, hingga kesehatan.
Kontribusi remitansi yang mereka kirimkan ke tanah air mencapai angka triliunan rupiah dan menjadi penopang ekonomi keluarga serta devisa negara.
Namun, di balik kontribusi besar tersebut, realitas yang dihadapi PMI tidak selalu seindah harapan. Persoalan perlindungan hukum masih menjadi isu yang belum terselesaikan secara tuntas.
Isu ini bukan sekadar menyangkut aspek teknis ketenagakerjaan, melainkan juga menyentuh sisi kemanusiaan.
Ketika hak-hak pekerja tidak terlindungi, martabat mereka sebagai manusia ikut terancam.
Perlindungan hukum yang efektif diperlukan untuk memastikan setiap PMI dapat bekerja dengan aman, memperoleh upah layak, serta terbebas dari ancaman eksploitasi.
Namun, jalan menuju perlindungan yang menyeluruh masih penuh tantangan.
Baca juga: Australia Terapkan Kebijakan Right to Disconnect, Perlindungan Baru bagi Karyawan
Tantangan Kompleks di Lapangan
PMI sering kali menghadapi berlapis masalah sejak awal proses keberangkatan.
Tahap rekrutmen yang tidak transparan, pungutan biaya penempatan yang berlebihan, hingga dokumen kerja yang tidak sesuai peraturan kerap menjadi hambatan awal.
Banyak calon pekerja migran yang kurang memahami kontrak kerja maupun sistem hukum negara tujuan, sehingga mereka berada dalam posisi rentan sejak hari pertama bekerja.
Di negara tujuan, tantangan yang lebih berat menanti. Masalah yang paling sering terjadi adalah jam kerja yang tidak manusiawi, diskriminasi, serta pemotongan gaji tanpa alasan yang jelas.
Ada pula pekerja yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis, tetapi tidak berdaya untuk melawan karena keterbatasan bahasa dan akses terhadap bantuan hukum.
Prosedur penyelesaian kasus di negara asing biasanya sangat rumit dan memakan waktu lama, sehingga PMI lebih memilih diam meski hak mereka terabaikan.
Keterbatasan infrastruktur perlindungan juga menjadi faktor lain. Tidak semua perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki kapasitas optimal dalam menangani kasus PMI.
Minimnya jumlah staf, luasnya wilayah kerja, serta tingginya volume laporan membuat banyak kasus tidak tertangani secara cepat.
Akibatnya, pekerja yang seharusnya mendapat perlindungan justru terjebak dalam lingkaran ketidakadilan yang berkepanjangan.
Lihat juga: Krisis Bumiputera dan Urgensi Program Penjaminan Polis Asuransi di Indonesia
Meski tantangannya kompleks, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis.
Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi landasan hukum yang penting.
Undang-undang ini menekankan bahwa negara wajib hadir dalam setiap tahapan migrasi, mulai dari pra-penempatan, masa bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air.
Dengan regulasi ini, pekerja migran diharapkan memiliki payung hukum yang lebih kuat.
Selain instrumen nasional, pemerintah juga menjalin kerja sama bilateral dengan negara tujuan untuk memperkuat perlindungan.
Bentuk kerja sama tersebut mencakup peningkatan standar kontrak kerja, jaminan asuransi kesehatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas.
Langkah ini dimaksudkan agar PMI memiliki posisi tawar yang lebih baik di mata hukum negara tempat mereka bekerja.
Tidak hanya pemerintah, peran organisasi non-pemerintah juga sangat vital.
Lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja, hingga komunitas diaspora aktif memberikan edukasi, pendampingan hukum, bahkan menyediakan rumah aman bagi PMI yang menjadi korban kekerasan.
Kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil menjadi penopang penting dalam membangun perlindungan yang lebih komprehensif.
Membangun Perlindungan yang Berkelanjutan untuk Pekerja Migran
Meski berbagai kebijakan telah diterapkan, masih banyak ruang perbaikan untuk memastikan perlindungan PMI berjalan berkelanjutan.
Edukasi pra-keberangkatan menjadi kunci penting. Calon pekerja perlu dibekali pemahaman yang kuat mengenai hak-hak dasar, kontrak kerja, serta budaya negara tujuan agar mereka tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja juga harus ditingkatkan. Setiap agen wajib beroperasi secara transparan dan mematuhi aturan yang berlaku.
Pemerintah harus berani menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dengan demikian, pekerja migran akan merasa lebih aman karena proses keberangkatan mereka benar-benar terlindungi hukum.
Di tingkat global, Indonesia perlu aktif memperjuangkan standar perlindungan yang lebih universal melalui forum internasional.
Kerja sama multilateral dapat memperkuat posisi PMI sekaligus mendorong kesepakatan global mengenai hak-hak pekerja migran.
Perlindungan yang berkelanjutan tidak hanya menciptakan rasa aman bagi pekerja, tetapi juga menjaga citra positif Indonesia sebagai negara yang peduli pada warganya.
Pada akhirnya, perlindungan hukum bagi pekerja migran adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.
Setiap langkah untuk memperkuat perlindungan berarti juga menjaga harga diri bangsa.
Kontribusi besar PMI terhadap negara sudah sepatutnya dibalas dengan jaminan keamanan dan keadilan yang nyata.
Melindungi mereka berarti melindungi masa depan keluarga, ekonomi, dan nama baik Indonesia di mata dunia.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
