PHK di Masa Pandemi Covid-19 dalam Kacamata Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, serta PSBB dan Lock Down dalam Prespektif Hukum dan HAM

Pada hari Kamis dan Jumat, 14 – 15  Mei 2020 dilaksanakan Diskusi Berkala Prodi Hukum yang ke  3 & 4 dengan tema PHK di Masa Pandemi Covid-19 dalam Kacamata Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”  dan “PSBB dan Lock Down dalam Prespektif Hukum dan HAM”. Narasumber pemateri diskusi ke 3 adalah Moch. Syamsudin, SH., M.Kn dan Narasumber pemateri diskusi ke 3 Abdul Fatah, SH.,MH yang mana keduanya merupakan praktisi dan dosen Program Studi Hukum FBHIS Umsida. Peserta yang hadir adalah perwakilan dosen dan mahasiswa dengan kuota terbatas yaitu 40 orang per sesi kegiatan.

Pada diskusi ke 3 terkait PHK dimasa pandemi dalam kacamata Hukum ketenagakerjaan di Indonesia disampaikan oleh pemateri bahwa secara umum covid 19 sendiri tidak bisa dikatakan sebagai Force Majeure, tetapi ketika pemerintah menyatakan wabah ini sebagai Bencana Nasional dan diikuti oleh peraturan pelaksana lainnya termasuk pemprov, pemkab/pemkot, yang melarang orang untuk melakukan aktifitas secara normal, maka hal ini berpotensi disebut sebagai Force Majeure.
Akan tetapi dengan adanya Kepres 12 th 2020 itu tidak serta merta covid 19 secara umum dikatakan sebagai keadaan memaksa, karen harus disesuaikan dengan jenis atau karakter dari suatu perjanjian yag dibuat diantara keduabelah pihak.
berhak menyatakan dalam keadaan Force Majeure adalah Hakim, Pemerintah tidak bisa menyatakan force majeure tetapi hanya bisa menyatakan dalam keadaan bencana alam maupun nonalam.
perusahaan tidak bisa menyatakan keadaan Force majeure dasar sebagai melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya putusan dari hakim.
Force Majeure ini berkaitan dengan tindakan wanprestasi, akan tetapi bila dalam keadaan force majeure maka tidak bisa disebut wanprestasi, lalu tindakan apa yang bisa dilakukan agar tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu meminta penundaan atau keringanan hingga force majeure tersebut berakhir.

Pada diskusi ke 4 disampaikan terkait karantina wilayah dan PSBB ada di UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah hanya memilih PSBB karena tidak ingin menanggung pemenuhan hak kebutuhan pokok warga negara dan hewan ternak sebagaimana yang diwajibkan UU No.6 Tahun 2018 kepada pemerintah. Sebab, kewajiban pemenuhan hak tersebut ada dalam skema tindakan karantina wilayah, rumah, ataupun RS.

Kebijakan kekarantinaan, hanya melihat tiga aspek :

a.Legitimasi Konstitusional;

b.Legitimasi Sosial;

c.Legitimasi Moral

Di legitimasi moral inilah HAM ada, dan alat ukurnya adalah asas yang terkandung di dalam UU 6/2018.

(perikemanusiaan,  manfaat,  pelindungan,  keadilan, nondiskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan kedaulatan negara) Faktanya, ditemukan 8 kasus berpotensi melanggar HAM dimasa Corona.

Download materi Diskusi Ke 3

Download materi diskusi Ke 4

Related Posts

DOSEN TETAP PRODI HUKUM FBHIS UMSIDA

NoNama DosenFokus Keilmuan/ KompetensiPrestasi1.Noor Fatimah M., SH.,MH(Candidat Doktor)Hukum Kontrak1. Assesor...

Digital Forensik: Etika dan Perkembangannya di Indonesia

Pada hari Jumat, 28 Februari 2020 dilaksanakan kuliah umum dengan...

Mahasiswa Prodi Hukum, magang bersertifikasi di PT. INKA.

Pada Senin, 17 Februari 2020 dilakukan monev magang mahasiswa peserta...

Leave a Reply